Gaya APA

Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2021). Jakarta: PERPUSTAKAAN JAYABAYA.

Gaya MLA

Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Jakarta: PERPUSTAKAAN JAYABAYA, 2021. Text.