Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Text

Kedudukan Kepala Desa Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diperbaharui Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Suciwati,Elisabeth/2018010262078 - Nama Orang; Dr. H. Joko Sri Widodo, S.H., M.H., M.Kn. dan Dr. Zulkarnain Koto, SH.,M.Hum - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

My Library 21 MH/06 S2

21 MH/06 S2

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 21 MH/06 S2
Penerbit: Jakarta : PERPUSTAKAAN JAYABAYA., 2021
Deskripsi Fisik: x+160hlm: 21,5x30cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 21 MH/06 S2
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: 1
Subjek: Tesis MH
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Elisabeth Suciwati

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar